Tanah Papua Bukan untuk Deforestasi: Akademisi Minta PSN Dievaluasi
#Pendidikan #Politik #BogorRaya #Peristiwa #Nasional #Hukum & Kriminal #Pemerintah #Teknologi #Lifestyle #Ekonomi #Olahraga #Kesehatan
JAKARTA I POTRETHUKUM— Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan kembali menuai kritik dalam diskusi publik dan pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jumat (29/5).
Sejumlah akademisi menilai proyek pengembangan pangan dan energi berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
Antropolog Lamtiur Tampubolon menyoroti pembukaan lahan untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit sebagai bahan baku bioetanol dan biodiesel.
Menurutnya, proyek tersebut mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan.
“Bumi Papua sangat sakral, tanah adalah ‘ibu’ bagi masyarakat di sana. Pembangunan perkebunan skala besar tidak memberi manfaat nyata bagi mereka dan bukan kebutuhan masyarakat adat,” tegas Lamtiur.
Lamtiur yang lama meneliti Papua menilai masyarakat adat semakin terpinggirkan karena proyek pembangunan yang tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
Pandangan serupa disampaikan akademisi Unika Atma Jaya, Eko Widodo. Ia menyoroti ketidakadilan yang masih dirasakan masyarakat Papua sejak integrasi ke NKRI.
Menurutnya, kebijakan pembangunan seharusnya lebih memprioritaskan transportasi dan energi berkelanjutan daripada memperluas deforestasi.
“Yang paling penting adalah menggaungkan semangat melayani sesama tanpa pamrih, seperti yang dilakukan para aktivis Papua yang berjuang mempertahankan hak-hak masyarakat adat,” ujar Eko.
Diskusi yang dipandu Bona Sigalingging juga menghadirkan testimoni mahasiswa asal Papua Selatan.
Mereka mengaku prihatin atas kondisi di daerah asal dan menilai pembangunan seharusnya mengedepankan penghormatan terhadap hak adat, perlindungan lingkungan, serta partisipasi warga lokal.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan Merauke sebagai kawasan pengembangan pangan dan energi nasional melalui perkebunan tebu dan kelapa sawit skala besar.
Para akademisi, mahasiswa, dan aktivis berharap evaluasi menyeluruh terhadap PSN dilakukan dengan menempatkan kepentingan masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.

