Hukum & Kriminal

Minggu, 23 November 2025

BOGOR I POTRETBOGOR— Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Kali ini, kritik datang dari Hanif Abdullah, seorang aktivis sosial di Bogor, yang menyoroti alokasi anggaran fantastis untuk kegiatan seremonial di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memprihatinkan.

Dalam pernyataannya, Hanif mengungkapkan bahwa berdasarkan data resmi dari SIRUP LKPP dengan kode RUP 61737202, terdapat anggaran sebesar Rp1 miliar dari APBD-Perubahan yang dialokasikan untuk Belanja Penyelenggaraan Acara/Event Organizer Bogor Bike Festival. Menurutnya, angka tersebut tidak hanya besar, tetapi juga janggal dan mencerminkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

“Bagi kami, angka tersebut bukan sekadar besar, tetapi janggal, tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, dan menunjukkan kegagalan membaca prioritas daerah,” tegas Hanif, Minggu (23/11/2025).

Ia menyoroti fakta bahwa Kabupaten Bogor saat ini menempati peringkat pertama secara nasional dalam jumlah penduduk miskin secara absolut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam situasi seperti ini, Hanif menilai bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi rakyat, bukan untuk kegiatan hiburan yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

 “Apa urgensinya menghabiskan 1 miliar rupiah untuk sebuah event hiburan, ketika ribuan warga masih berjuang mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, bahkan sekadar menyambung hidup sehari-hari?” ujarnya.

Hanif menekankan bahwa masyarakat lebih membutuhkan jaminan ekonomi, akses terhadap kebutuhan dasar, dan peluang kerja, bukan festival atau konser yang hanya bersifat seremonial. Ia juga menyoroti pentingnya perubahan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi lokal dan pelaku UMKM.

 “Jika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ingin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, maka arah kebijakannya harus diubah secara fundamental: bukan menghamburkan anggaran untuk event yang sifatnya seremonial, tetapi membuka ruang lapangan kerja nyata, menghidupkan ekonomi lokal, menguatkan pelaku UMKM pariwisata, serta mendorong wisata-wisata lokal agar kembali ramai dan produktif,” jelasnya.

Tak hanya itu, Hanif juga mengungkap adanya anggaran lain yang dinilai tidak memiliki urgensi, yakni Festival Mobil Kuno dan Antik dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar (kode RUP 59225021). Ia menilai rangkaian anggaran seperti ini mencerminkan ketidakcakapan Dinas dalam mengelola dana publik.

 “Rangkaian anggaran seperti ini memperlihatkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tidak becus mengelola anggaran, dan gagal memastikan bahwa APBD digunakan untuk kebutuhan nyata masyarakat,” tambah Hanif.

Atas dasar temuan tersebut, Hanif mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan dan mengusut dugaan kejanggalan dalam alokasi anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang rakyat.

 “Kami menegaskan kembali: prioritas anggaran harus dikembalikan kepada rakyat. Stop anggaran seremonial. Dan pastikan setiap rupiah APBD bekerja untuk kebutuhan dasar masyarakat — termasuk hak mereka untuk hidup layak dan bisa terus makan untuk menyambung hidup,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran yang telah mencuat ke publik.(hn/ab/A)