Pendidikan

Kamis, 09 Juli 2026

SUKARAJA-Kabupaten Bogor kembali diguncang isu transparansi pendidikan. Proses SPMB SMPN 1 Sukaraja Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam setelah data pengganti 33 siswa yang gugur ditutup rapat. 

Kepala sekolah Budiyanto dan humas Heru berdalih bahwa data tersebut berasal dari dinas pendidikan, sehingga diakuinya tidak bisa diumumkan. Alasan ini justru mempertegas dugaan adanya permainan kuota yang merugikan publik.

Menurut LSM Penjara Bogor Raya, sikap sekolah dan dinas pendidikan melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Romi Sikumbang, Ketua LSM Penjara, menilai praktik ini berpotensi menjadi ajang bisnis oknum sekolah maupun pejabat dinas. Ia mendesak agar SPMB SMPN 1 Sukaraja segera diperiksa oleh aparat berwenang.

“Menutup data penerimaan siswa sama saja menutup ruang kontrol publik. Ini bisa menjadi ladang pungli dan jual beli kursi sekolah,” tegas Romi, Rabu (8/7/2026).

Fenomena ini memperlihatkan lemahnya komitmen transparansi di sektor pendidikan. Publik berhak tahu siapa saja yang menggantikan posisi 33 siswa gugur dan siapa saja oenggantinya, hal ini agar tidak ada dugaan permainan kuota. 

Ketertutupan informasi justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada pungutan liar atau praktik jual beli kursi yang merusak integritas pendidikan.

Analisis Kritis

Sekolah dan dinas seolah bersekongkol menutup informasi, padahal transparansi adalah kewajiban. Hak publik diabaikan, mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Indikasi bisnis dalam penerimaan siswa baru harus diusut agar tidak menjadi tradisi buruk setiap tahun ajaran baru.

Kasus ini bukan sekadar soal data siswa gugur, melainkan soal integritas pendidikan di Kabupaten Bogor. Jika praktik tertutup ini dibiarkan, maka sekolah negeri bisa berubah menjadi pasar gelap pendidikan. Pemeriksaan mendalam dan transparansi penuh adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik.(bl/red)