Pemerintah

Rabu, 14 Januari 2026

PADANG I POTRETDAERAH– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama jajaran menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Selasa (13/1/2026).

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana berjalan efektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar program, melainkan bukti nyata kehadiran negara.  

 “Pemulihan pascabencana di Sumatera Barat adalah bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan negara secara nyata," ujar Tito.

Menurut Tito, pemulihan yang cepat dan terukur menjadi kunci untuk mengembalikan kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat. 

"Kami menekankan percepatan pemulihan sebagai kunci mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, serta layanan dasar seperti listrik, SPBU, PDAM, internet, dan LPG," tegasnya.

BNPB: Transisi Darurat ke Pemulihan

Sebagai Wakil Ketua II Satgas, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan perkembangan terbaru penanganan di lapangan.  

“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” jelas Suharyanto.  

Ia menambahkan, akses jalan nasional relatif sudah terhubung, meski beberapa ruas seperti Padang Panjang–Sicincin masih terbatas. "Penyesuaian kebutuhan alat berat terus dilakukan, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai kebutuhan," paparnya.

Langkah Konkret Satgas

Rapat koordinasi menyimpulkan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditopang oleh pendataan kerusakan multisektoral yang rinci dan berbasis by name by address, penyusunan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED).

Kemudian juga Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan melibatkan konsultan dan akademisi, serta pembaruan data pembangunan hunian sementara, hunian tetap, serta dana tunggu hunian secara dinamis.

"Kendala utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di beberapa daerah, sehingga memerlukan validasi lanjutan termasuk penetapan zona aman bencana," jelasnya.

Sinergi untuk Pemulihan Berkelanjutan

Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kerja Satgas yang solid. Penetapan skala prioritas, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan sumber daya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.  

"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat diyakini menjadi kekuatan utama dalam mendorong pemulihan Sumatera Barat yang tangguh dan berkelanjutan," harapnya.

Senagai informasi, rapat turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.  

Sumber: PusdatinKK BNPB Editor.   : Asep Sbck