Hukum & Kriminal

Senin, 19 Oktober 2026

JAKARTA I POTRETHUKUM— Masyarakat Desa Batu Ampar dan Kelurahan Selensen, Indragiri Hilir, Riau, bersama warga Bintan, Kepulauan Riau, didampingi Walhi menggelar konferensi pers pada Sabtu (17/10/2026).

Agenda bertajuk “Industri Energi dan Mineral: Ancaman Lingkungan dan Ruang Hidup Rakyat” ini menegaskan hasil audiensi sepekan terakhir dengan sejumlah kementerian dan Komnas HAM.

“Kawan?kawan datang ke Jakarta untuk memanggil keadilan, karena di daerah pemerintah abai terhadap kehidupan masyarakat. Semua mekanisme sudah ditempuh, tapi negara tidak berpihak,” ujar Rezki Andika, pendamping warga dari Walhi Riau, Senin (19/10/2026)

Tambang Batu Bara: Ruang Hidup Tergusur

Perwakilan warga Batu Ampar dan Selensen, Iroy Mahyuni, menyoroti operasi PT Bara Prima Pratama (BPP) yang telah berpuluh tahun menimbulkan konflik sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Alih?alih dievaluasi, izin perusahaan justru diperpanjang dan diperluas hingga mencakup pemukiman warga serta jalan provinsi.

“Nyaris kami tidak punya ruang hidup. Perlawanan warga selalu dibalas intimidasi dan kriminalisasi,” tegas Iroy.

Pulau Kecil Bintan: Nelayan Kehilangan LautDari Bintan, Rudi Hendriawan menolak proyek sedimentasi pasir timah yang mengancam wilayah tangkapan nelayan.

“Wilayah prioritas sedimentasi itu adalah ruang hidup kami. Jika hilang, maka hilang pula sumber penghidupan,” jelasnya.

Negara Diminta Berpihak

Perwakilan Walhi Nasional, Faizal Ratuela, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang menomorsatukan ekonomi kerap mengabaikan lingkungan dan hak asasi manusia.

“Proyek Strategis Nasional harus menitikberatkan aspek sosial dan persetujuan warga tanpa paksaan. Itu yang sering diabaikan,” pungkas Faizal.

Kesaksian RakyatWarga Riau menutup konferensi dengan harapan tindak lanjut nyata dari audiensi.

“Kalau pun cita?cita kami belum tercapai, paling tidak ini adalah kesaksian rakyat perbatasan yang jauh dari kabupaten dan ibu kota,” kata Iroy Mahyuni.(Tl/Bc)