Progres Bendungan Cibeet Dua Persen, PPK Lahan Dinilai Jadi Penghambat

BOGOR, POTRETBOGOR  - Kementerian PUPR membangun bendungan Cibeet dan Cijurey Kabupaten Bogor untuk mengurangi resiko banjir di hilir sungai Citarum, Adanya kedua bendungan nantinya diharapkan dapat mengurangi titik-titik rawan banjir yang berada di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

"Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir sungai Citarum. yakni seperti di kawasan Muara Gembong, Bekasi dan Karawang," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Bendungan Cibeet dan Cijurey di Bogor, beberapa bulan lalu.

Pihaknya berharap semua elemen masyarakat mendukung program pemerintah ini karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Kami harap masyarakat mendukung pembangunan kedua bendungan ini. Nantinya akan diikuti dengan pembangunan sejumlah tanggul di hilirnya," katanya.

Diketahui pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey masing-masing dikerjakan dalam tiga paket berbeda. Biaya pembangunan kedua bendungan menggunakan skema Multi Years Contract,  nilai kontrak Bendungan Cibeet sebesar Rp5,5 T, Cijurey r Rp3,7 T.

Terkait hal ini fakta dilapangan jauh berbeda, berdasarkan hasil investigasi dilapangan Ketua LSM Penjara Romi Sikumbang menerangkan bahwa laju pekerjaan bendungan Cibeet baru berkisar 2 persen sedangkan perusahaan itu sudah mulai sejak bulan September 2023, di duga masih terkendala dalam pengadaan lahan.  

"Hingga saat ini bulan Oktober 2024 Proyek pembangunan Bendungan Cibeet baru mencapai dua (2) persen, dan persentase ini jauh dari kata lancar karena hasil investigasi kami dilapangan masih banyak kendala termasuk dugaan lambatnya PPK lahan dalam membebaskan lahan warga yang menyebabkan terhambatnya kontraktor melakukan percepatan pembangunan", ungkapnya 

Menurutnya ini adalah bukti  tidak profesionalnya kinerja PPK lahan dan sepatutnya di evaluasi jika perlu di ganti, ditambah lambatnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dalam memvalidasi dan memverifikasi berkas lahan warga yang sudah masuk ke BPN.

"Keterlambatan proyek pembangunan Bendungan Cibeet ini tidak luput dari tidak profesional kinerja PPK lahan dan juga BPN sehingga berakibat lambatnya pembayaran ganti untung tanah warga", ucapnya

Ini adalah proyek besar kata Romi gak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang kami nilai tidak kompeten dilapangan dan hal ini PPK lahan dan BPN harus bertanggung jawab atas lambatnya progres pengadaan lahan, yang berpotensi merugikan perusahaan kontraktor",katanya Rabu (16/10/2024).

Romi yang juga merupakan Aktivis Sosial mendesak Kementrian PUPR melalui pihak BBWS untuk segera mengambil keputusan terhadap kinerja satker lahan/PPK lahan, sehingga kendala ini tidak membuka ruang kepada pada spekulan untuk bermain di lapangan.

"Kami sudah bersurat Kementrian PUPR melalui BBWS mendesak agar persoalan ini segera ditindaklanjuti, sekaligus mengevaluasi kinerja PPK lahan, soalnya Bendungan ini dibangun dengan menggunakan uang negara, uang masyarakat bukan uang bapak moyangnya",tegas romi dengan nada geram.

Ditempat terpisah Aris pihak PPK lahan saat dikonfirmasi tidak menjawab, Sementara itu Budi Humas BBWS dikonfirmasi terkait permintaan warga yang mengajak audensi sampai ini belum ada jawaban, 

Perlu diketahui besarnya tampungan air kedua bendungan ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat untuk mengurangi banjir Sungai Citarum Hilir sebesar 66 persen.  Bisa untuk mengairi irigasi seluas 1.000 ha dan sawah eksisting 1.037 ha, serta menyuplai 5.000 ha lahan irigasi di saluran Citarum.(Ade)

Potretbogor Iklan dan TV