Hukum & Kriminal

Rabu, 26 Agustus 2026

CIBINONG I POTRETBOGOR— Di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor serta indikasi masalah dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), perhatian publik kini ikut mengarah pada penggunaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor.

Tokoh Bogor, Bayu Syah Johan, mendesak aparat penegak hukum untuk turut memeriksa pelaksanaan program yang bersumber dari Pokir DPRD. Ia menilai pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang diusulkan benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan tidak menjadi celah penyimpangan.

“Kalau belum KPK yang turun, ya yang berwajib yang lainnya: kejaksaan, kepolisian. Harus tahu persis. Kalau tidak, segeralah,” ujar Bayu dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Bayu juga meminta para anggota DPRD Kabupaten Bogor memberikan penjelasan terbuka mengenai seluruh kegiatan yang berasal dari Pokir, termasuk lokasi pelaksanaan hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Saya mengimbau anggota DPRD untuk segera secepat mungkin. Karena saya juga menanyakan di tingkat kecamatan atau sampai dengan desa,” katanya.

Ia mengaku masih mempertanyakan sejumlah kegiatan yang disebut berasal dari Pokir DPRD, terutama terkait lokasi pelaksanaan dan keterlibatan masing-masing anggota dewan.“Enggak tahu anggota dewan itu memberikan kegiatannya di mana saja,” ujarnya.

Meski demikian, Bayu menegaskan bahwa DPRD memang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran daerah. Namun, kewenangan tersebut harus disertai transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Itu haknya anggota dewan, karena dewan memiliki hak budgeting,” tuturnya.

Disayangkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara yang dikonfirmasi hal ini belum bisa memberikan keterangannya. Hal itu lantaran pesan selular yang dilayangkan wartawan untuk konfirmasi tidak bisa dilakukan karena nomor telepon tidak aktif.(red)