Hukum & Kriminal

Senin, 03 November 2025

BOGOR I POTRETBOGOR-Kasus penahanan seorang ibu muda di Bogor, berinisial S, memicu sorotan publik setelah suaminya, Aditya, mengungkap bahwa istrinya dijemput oleh oknum tanpa surat tugas dan tanpa penjelasan resmi. 

Penjemputan yang terjadi pada 6 Oktober 2025 itu disebut berkaitan dengan persoalan kredit motor, namun keluarga korban menilai prosedur yang dijalankan penuh kejanggalan.

 *Kredit Motor Berujung Lapas: Penjemputan Tanpa Surat, Penahanan Tanpa Penjelasan** 

Menurut Aditya, penjemputan dilakukan oleh seseorang berinisial J yang mengaku dari ormas, bukan aparat kepolisian. 

Tanpa menunjukkan surat tugas atau identitas resmi, J membawa istrinya dari rumah mereka di Bogor. S kemudian diketahui ditahan di Polsek Bogor Tengah sebelum dipindahkan ke Lapas Paledang.

 “Saya dan keluarga tidak diberi tahu apa-apa. Tiba-tiba istri saya dibawa pergi,” ujar Aditya.

Yang membuat keluarga semakin terpukul, S adalah ibu dari anak berusia tiga tahun yang masih sangat membutuhkan perhatian.

Penahanan tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas keluarga, tetapi juga menimbulkan trauma dan kebingungan mendalam.

 *Kredit Atas Nama, Tapi Ditahan: Di Mana Letak Kesalahan?* 

Aditya mengaku tidak pernah mengetahui adanya kredit motor atas nama istrinya. Ia menduga, nama S hanya digunakan sebagai figur dalam proses pembiayaan oleh pihak lain. 

Anehnya, tidak ada survei dari pihak leasing ke rumah, dan dokumen ditandatangani tanpa persetujuan suami.

“Saya tidak pernah tanda tangan apa pun. Istri saya juga tidak bilang ada kredit. Saya tahunya setelah kejadian ini,” jelasnya.

Yang lebih membingungkan, S justru dituduh sebagai pihak yang menyuruh menghilangkan unit kendaraan, padahal keluarga tidak pernah menerima atau menggunakan motor tersebut.

 *Mediasi Ditolak, Hukum Dipertanyakan

** 

Aditya menyebut keluarganya sudah dua kali mencoba melakukan mediasi dengan pihak kreditur, namun upaya tersebut ditolak.

Ia menilai penolakan mediasi justru memperburuk situasi dan menambah ketidakjelasan proses hukum yang dijalani istrinya.

“Kami ingin menyelesaikan baik-baik, tapi malah ditolak. Sekarang kami serahkan ke kuasa hukum,” tegasnya.

Aditya berharap ada penjelasan terbuka dari pihak berwenang mengenai dasar hukum penahanan istrinya dan proses yang sedang berjalan.

Ia mengaku tidak memahami mekanisme kredit dan hukum secara detail, namun menuntut kejelasan demi keadilan bagi keluarganya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Polresta Bogor Kota terkait kronologi penjemputan, dasar hukum penahanan, maupun status hukum S. 

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam proses hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga sipil, terutama dalam kasus yang menyangkut keluarga kecil dan anak-anak.(ir/Asb)