CIBINONG I POTRETBOGOR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Senin (31/8/2026). 

Aksi bertajuk “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pemerintahan Kabupaten Bogor” itu menyoroti mandeknya fungsi pengawasan DPRD di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Bogor.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI menilai sistem Trias Politica di Kabupaten Bogor Jawa Barat tidak berjalan. 

Ketika KPK membongkar dugaan pemotongan upah pungut di Bappenda hingga indikasi manipulasi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa, DPRD disebut tidak menggunakan hak interpelasi, hak angket, maupun pemanggilan paksa terhadap eksekutif.

"APBD tidak lagi dikelola berbasis kebutuhan rakyat, melainkan dieksploitasi sebagai ruang transaksi untuk mengakomodasi pembagian jatah antara legislatif dan eksekutif,” tulis HMI dalam pernyataan sikapnya.

Berikut 7 Tuntutan HMI Cabang Bogor

1.Pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati

Mendesak DPRD memanggil bupati dan wakil bupati untuk bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi.

2Audit Dinas Strategis

Audit menyeluruh terhadap Bappenda, BKPSDM, dan Disdik.

3.Transparansi Dana Pokir

Membuka alokasi dana pokir ke publik agar penggunaan anggaran aspirasi DPRD dapat diawasi masyarakat.

4.Veto Anggaran Seremonial

Menolak anggaran seremonial yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

5.Re-alokasi APBD untuk Infrastruktur & Pendidikan

Mengalihkan APBD untuk pembangunan infrastruktur dasar, terutama sektor pendidikan.

6.Larangan Rangkap Jabatan

Melarang praktik rangkap jabatan demi mengembalikan fungsi pengawasan.

7.Audit Pelayanan Publik

Audit efektivitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.

Penyidikan KPK yang Terus Bergulir

Aksi ini berlangsung di tengah proses penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi di Pemkab Bogor. Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada 20 Agustus 2026, menggeledah tiga dinas, dan memeriksa sejumlah saksi termasuk Kepala Bappenda Kabupaten Bogor.

HMI menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk kontrol sosial agar penanganan kasus tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi dituntaskan secara transparan, akuntabel, dan menyeluruh.(red)