Pendidikan

Sabtu, 11 Juli 2026

SUKARAJA I POTRETPENDIDIKAN– Polemik penerimaan siswa baru di SMPN 1 Sukaraja Kabupaten Bogor kembali mencuat setelah muncul informasi bahwa sejumlah siswa yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos, mendadak masuk dalam daftar lolos.

Fenomena ini memicu kecemburuan sosial di kalangan orang tua dan menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi sistem penerimaan bagi publik hingga aktivis.

 *Pernyataan Pihak Sekolah* 

Humas SMPN 1 Sukaraja, Heru, menegaskan bahwa mekanisme penerimaan sepenuhnya mengikuti sistem aplikasi milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Penggantian nama siswa yang tidak melakukan daftar ulang dilakukan otomatis oleh sistem. Sekolah hanya melaksanakan, bukan menentukan,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).

Senada, Kepala Sekolah Budiyanto menambahkan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan nama pengganti.

“Kuota diatur oleh sistem Disdik. Sekolah tidak bisa menentukan siapa yang masuk menggantikan siswa yang gagal daftar ulang,” jelasnya.

 *Kritik Organisasi* 

Kritik keras datang dari PMII Djuanda Bogor melalui pernyataan Nadiraha Bahtiar. Ia menilai ketidakjelasan data siswa yang tiba-tiba lolos sebagai bentuk lemahnya transparansi publik.

“Ini bukan sekadar teknis, tapi soal keadilan. Ketidakjelasan data menimbulkan kecemburuan sosial dan dugaan permainan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Penjara Bogor Raya, Romi Sikumbang, menduga adanya praktik bisnis terselubung dalam proses penerimaan.

“Data pengganti siswa yang gagal daftar ulang jika ditutup rapat akan menimbulkan kecurigaan adanya dugaan gratifikasi atau permainan di balik sistem,” katanya.

 *Sikap DPRD Kabupaten Bogor* 

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Wasto, sebelumnya menyatakan pihaknya akan segera turun tangan terkait isu tersebut.

“Terimakasih berita nya Mas....nanti kita mintain klarifikasi insya Allah...," singkatnya.

 *Keluhan Orang Tua* 

Orang tua murid hanya bisa geleng kepala, karena ada sejumlah calon siswa yang sebelumnya tidak lolos tiba-tiba masuk, hingga mempertanyakan dimana keadilan.

Kasus ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap sistem penerimaan siswa baru di Kabupaten Bogor. Transparansi data dan keadilan sosial kini menjadi tuntutan utama masyarakat.(red).