Pendidikan

Senin, 08 Desember 2025

CARIU I POTRÈTBOGOR — Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang terbuka bagi publik, termasuk bagi insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, pengalaman berbeda dialami oleh dua wartawan dari Media Online Bogor saat mencoba menemui Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cariu, Yonal Herdian, pada Senin (8/12).

Kedatangan kedua jurnalis tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus mengonfirmasi isu penjualan seragam sekolah kepada siswa, yang diduga bertentangan dengan surat edaran dari Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Namun, setelah hampir satu jam menunggu, Kepala Sekolah tak kunjung muncul, bahkan tanpa penjelasan resmi dari pihak sekolah.

“Ya, saya kecewa. Padahal sebelumnya kami sudah izin melalui salah satu guru via WhatsApp dan juga kepada petugas keamanan sekolah. Kami disuruh menunggu, katanya Kepsek sedang dicari. Tapi sampai kami pulang, tidak ada kejelasan,” ujar Mr dan Ad, wartawan yang hadir di lokasi.

Menurut mereka, kunjungan tersebut dilakukan sekitar pukul 10 pagi dengan niat baik untuk mengklarifikasi kabar yang beredar. “Kami hanya ingin memastikan kebenaran isu penjualan seragam. Karena jelas dalam aturan, sekolah tidak diperkenankan menjual seragam kepada siswa,” tambahnya.

Kekecewaan semakin dalam ketika membandingkan sikap kepala sekolah saat ini dengan pendahulunya. “Kepsek sebelumnya sangat terbuka dan bersinergi dengan media. Tapi yang sekarang seperti alergi terhadap wartawan,” ujar Mr.

Ia juga menekankan bahwa wartawan memiliki peran penting dalam demokrasi sebagai pilar keempat negara. “Pers dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan tidak boleh dihalangi atau diabaikan, selama tetap mematuhi kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Mr juga menyadari bahwa ada kemungkinan persepsi negatif terhadap wartawan akibat ulah oknum yang tidak memahami etika profesi. Namun, ia menegaskan bahwa tugas jurnalis sejati adalah menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik.

“Kami datang dengan niat baik, bukan untuk menghakimi. Tapi untuk mencari kebenaran dan menyampaikan informasi yang valid. Sangat disayangkan jika pejabat publik justru menutup diri,” pungkasnya.

Kejadian ini menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan dan birokrasi agar lebih terbuka terhadap media, demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik yang sehat.(Mr/Bc)