Peristiwa

Rabu, 09 September 2026

BOGOR I POTRETBOGOR— Kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga pada Senin sore memicu sorotan tajam dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB). 

Organisasi tersebut menilai insiden ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan, penataan, dan mitigasi risiko di kawasan TPAS.

Ketua GMPB, M. Ikbal, menyoroti keberadaan anggaran sekitar Rp25 miliar yang dialokasikan untuk penanganan dan penataan ulang TPAS Galuga. 

Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran sebesar itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan menunjukkan dampak nyata terhadap pengurangan risiko lingkungan maupun potensi bencana.

“Kami mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran sekitar Rp25 miliar tersebut. Anggaran sebesar itu harus memberikan dampak nyata terhadap keamanan, pengelolaan sampah, pengurangan dampak lingkungan, dan mitigasi risiko di TPAS Galuga,” ujar Ikbal, Selasa (8/9/2026).

GMPB menilai persoalan Galuga bukan hanya soal kebakaran hari ini. Kawasan tersebut sebelumnya juga menghadapi penumpukan sampah, risiko longsor, dan persoalan lingkungan lainnya. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari pengaturan volume sampah, pemantauan potensi kebakaran, pengelolaan air lindi, hingga kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.

GMPB meminta Pemkab Bogor tidak hanya bersikap reaktif ketika terjadi insiden, tetapi membangun sistem pencegahan yang kuat dan berkelanjutan. Keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar, menurut Ikbal, harus menjadi indikator utama dalam pengelolaan TPAS.

“Jangan sampai persoalan di TPAS Galuga hanya diselesaikan ketika terjadi kebakaran, longsor, atau persoalan lainnya. Pemerintah harus memikirkan solusi jangka panjang. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman,” tegasnya.

GMPB menegaskan bahwa seluruh anggaran terkait TPAS Galuga harus dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan. 

Kebakaran yang terjadi, menurut mereka, harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar persoalan teknis yang selesai setelah api padam.

“Kami akan terus mengawal persoalan TPAS Galuga. Ini bukan hanya persoalan hari ini, tetapi menyangkut keselamatan lingkungan dan masyarakat untuk jangka panjang. Pemerintah harus hadir dengan sistem pengelolaan yang benar-benar mampu memberikan jaminan keamanan dan keberlanjutan,” tutup Ikbal.

Tuntutan GMPB kepada Pemkab Bogor

Evaluasi menyeluruh TPAS Galuga — menilai sistem pengelolaan dan operasional secara komprehensif.

Transparansi anggaran Rp25 miliar — membuka detail penggunaan anggaran penataan.

Audit pekerjaan di lapangan — memastikan kesesuaian antara anggaran, pekerjaan, dan hasil.

Penguatan mitigasi kebakaran — membangun sistem pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.

Evaluasi dampak lingkungan pascakebakaran — termasuk potensi risiko kesehatan masyarakat.

Penataan jangka panjang — mengatasi penumpukan sampah dan risiko lingkungan berulang.

Pelibatan masyarakat — memastikan pengawasan publik berjalan efektif.