Hukum & Kriminal

Kamis, 20 Agustus 2026

CIBINONG I POTRETHUKUM– Kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggegerkan lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada Kamis (20/8/2026). 

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah pejabat eselon II, baik dari unsur dinas maupun badan, dijemput oleh KPK di wilayah Cibinong.Isu tersebut langsung memicu gerak cepat dari salah seorang pejabat teras Pemkab Bogor yang mencoba memastikan kebenaran kabar tersebut.

“Ada info seperti itu, saya pun akan memastikan kabar selentingan tersebut,” ujarnya kepada wartawan.

Pejabat tersebut mengaku telah menghubungi puluhan kepala dinas dan kepala badan untuk melakukan pengecekan internal. Namun, dari upaya tersebut, terdapat enam pejabat eselon II yang tidak dapat dihubungi.

“Ada enam orang kepala dinas maupun badan yang tidak bisa dihubungi, setelah saya cek satu-satu,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor

Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, isu dirinya

belum mendapatkan informasi, sehingga dirinya belum bisa mengambil langkah guna

mengkroscek kabar tersebut.

“Kalem Info belum ada dari Aparat penegak hukum (Aph)nya,” kata Ajat saat dihubungi media melalui selularnya, Kamis (20/08/26).

Sebelumnya seperti dikutip salah satu media online nasional, Kabar tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh salah seorang pejabat teras Pemkab Bogor untuk memastikan kebenarannya.

“Ada info seperti itu, saya pun akan memastikan kabar selentingan tersebut,” katanya kepada wartawan, Kamis (20/8/26).

Ia mengaku telah menghubungi sejumlah kepala dinas maupun kepala badan di lingkungan Pemkab Bogor untuk mengecek kabar tersebut.

Dari puluhan pejabat eselon II yang coba dihubungi, terdapat enam kepala dinas maupun badan yang disebut belum dapat dihubungi.

“Ada enam orang kepala dinas maupun badan yang tidak bisa dihubungi, setelah saya cek satu-satu,” tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari KPK terkait dugaan OTT di Cibinong maupun informasi mengenai enam pejabat eselon II Pemkab Bogor yang disebut tidak dapat dihubungi. 

Situasi di internal Pemkab Bogor masih dipenuhi spekulasi, menunggu kejelasan dari lembaga antirasuah.(red)