Peristiwa

Selasa, 14 Oktober 2025

I

SULTENG I POTRETDAERAH— Focus Group Discussion (FGD) digelar Alumni Mahasiswa Insitut Pertanian Bogor (IPB) bersama petani, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah desa di Desa Kotanagaya Kecamatan Bolano Lambunu dan Desa Tinombala Jaya Kecamatan Ongka Malino, Sulawesi Tengah, pada 8–9 Oktober 2025. 

Institut Pertanian Bogor (IPB) yang beranggotakan lima orang, dipimpin oleh Dr. nat. techn. Lukmanul Hakim Zaini (Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB), dengan Koordinator Lapangan Habib Alif Refdy, serta anggota Dyah Ayu, Febri Berutu, dan Zildjan Nasrullah.

Diskusi yang berlangsung di aula desa itu, mengungkapkan persoalan berlapis yang menggerogoti kesejahteraan petani yaitu harga komoditas yang fluktuatif, praktik tengkulak yang mengurangi nilai jual petani, maraknya pencurian panen, gangguan hama, serta infrastruktur akses yang rusak. 

“Kami bekerja keras merawat kebun—kelapa, kakao, durian—tetapi nilai tambah sering hilang sebelum sampai ke kami,” ungkap salah seorang peserta FGD di Bolano Lambunu, yang merangkum keluhan umum petani sepanjang diskusi, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, Data lapangan menunjukkan pola pemasaran yang masih dominan yaitu dari petani ke tengkulak lalu kemudian ke pengepul/perusahaan, sehingga petani hanya berinteraksi dengan tengkulak pertama dan kehilangan margin pada rantai berikutnya. 

*Harga di kebun vs harga di pasar: jurang yang lebar*

Durian yang dibeli tengkulak dari petani pada kisaran Rp27.000/kg di tingkat petani, setelah melalui beberapa perantara nilainya dapat melonjak menjadi Rp50.000/kg atau lebih di pasar berikutnya — perbedaan besar yang tidak dinikmati pemilik kebun. 

Selain durian, komoditas unggulan lain yang sering disebut adalah kelapa, kakao, dan—khusus di Tinombala—cengkeh. Beberapa komoditas bahkan telah menjangkau pasar luar daerah atau pasar ekspor, tetapi manfaat ekonomi tersebut belum merata di tingkat petani. 

*Pencurian panen dan hama: kerugian nyata di ladang*

Pencurian hasil panen dilaporkan terjadi terutama pada kelapa dan kakao; hama seperti kumbang pada kelapa dan tonggoret pada kakao semakin menekan kuantitas dan kualitas produksi. 

Di beberapa desa peserta mencatat pula kegagalan panen durian (fenomena “bangkal”) yang mengurangi hasil hingga puluhan persen. Kondisi infrastruktur—jalan desa yang rusak parah—menambah biaya logistik dan risiko kerusakan panen ketika musim hujan tiba. 

*Penguatan kelembagaan dan akses pasar mendesak*

Dr. nat. techn. Lukmanul Hakim Zaini, S.Hut., M.Sc., Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB, menegaskan temuan itu bukan sekadar persoalan harga sesaat, melainkan soal kelembagaan dan akses pasar. 

“Temuan FGD menunjukkan bahwa akar persoalan adalah lemahnya kelembagaan lokal dan mekanisme pasar yang tidak berpihak pada petani," jelasnya.

"Penguatan BUMDes, gapoktan, dan skema offtake yang adil harus menjadi prioritas agar nilai tambah kembali ke pemilik kebun,” tambah Dr. Lukman yang merangkum kesimpulan tim penyelenggara. 

*kebutuhan data dan ketertiban sosial*

Kehadiran perwakilan pemerintah kecamatan dalam FGD memberi perspektif tata kelola. Camat Bolano Lambunu, Sodik Hamzah, S.Pd., M.Pd., yang hadir dalam diskusi menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan pembenahan data desa sebagai prasyarat masuknya investasi yang berkelanjutan.

“Investor berpotensi membantu membangun fasilitas pengolahan dan pasar, tetapi harus didukung data lapangan yang akurat dan kondisi sosial yang kondusif agar kerja sama dapat berjalan," kata Sodik

Pernyataan ini sejalan dengan keluhan peserta, bahwa beberapa rencana investasi kandas karena data yang tidak sesuai dan kekhawatiran investor terhadap kondisi sosial di lapangan. 

Dari sisi pemerintahan kecamatan Ongka Malino, Rislan, S.Sos.I, MAP Sekretaris Camat Ongka Malino, mencatat fenomena serupa. Beberapa investor menarik diri setelah melihat kondisi lapangan, bahkan disampaikan bahwa investor pernah batal karena kekhawatiran terkait reaksi sosial masyarakat. 

"Saya mmenekankan pentingnya pembinaan masyarakat, dan pengelolaan konflik agar peluang pasar dan investasi tidak terhambat," tegas Rislan.

*BUMDes dan gapoktan: harapan yang belum terwujud*

Peserta FGD mengusulkan peran strategis BUMDes sebagai penampung dan pemasar hasil tani untuk memutus peran tengkulak. Namun hasil FGD mengungkapkan banyak BUMDes “mati suri” atau belum memiliki kapasitas manajerial, permodalan, dan jaringan pemasaran untuk mengambil peran tersebut.

Gapoktan juga disebut perlu direvitalisasi agar mampu menjadi kanal distribusi input pertanian dan offtaker yang andal. 

*Rekomendasi praktis dari lapangan*

Berdasarkan diskusi, peserta merumuskan rekomendasi prioritas yang bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten, dinas terkait, dan mitra pembangunan:

1. Penguatan kelembagaan BUMDes & Gapoktan — pelatihan manajerial, bantuan modal kerja, dan fasilitasi kemitraan offtake agar BUMDes dapat menampung dan menjual hasil petani secara kolektif. 

2. Skema offtake / kontrak pembelian — menjamin pasar dan arus kas petani sehingga volatilitas harga dapat dikurangi. 

3. Program teknis & pascapanen — pelatihan pengendalian hama, standar pengeringan kakao, serta teknologi pengolahan kelapa dan durian untuk meningkatkan mutu dan nilai jual.

4. Perbaikan infrastruktur akses kebun — prioritas perbaikan jalan desa untuk menurunkan biaya logistik dan mengurangi risiko kerusakan panen. 

5. Pengamanan panen & penegakan hukum — penanganan pencurian hasil tani serta pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang diidentifikasi mengganggu lingkungan dan ruang produksi. 

*Dari temuan ke aksi: ajakan kolaborasi*

Dr. Lukman menutup rangkaian FGD dengan ajakan konkret, Solusi tidak bisa datang dari satu pihak. Diperlukan sinergi antarlembaga—pemerintah kabupaten, dinas pertanian, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga pembiayaan mikro—untuk merancang skema intervensi yang bersifat teknis sekaligus kelembagaan.” 

"Aspirasi petani menginginkan kepastian pasar, akses teknologi, serta kelembagaan desa yang kuat agar hasil jerih payah mereka memberikan manfaat ekonomi nyata," ujar Lukman. 

*Peluang yang bisa diwujudkan*

Parigi Moutong memiliki stok sumber daya alam dan komoditas yang potensial. Durian, kakao, dan kelapa bukan hanya penyokong ketahanan pangan lokal, tetapi juga komoditas bernilai yang berpotensi meningkatkan devisa daerah jika rantai nilainya ditata ulang. 

"FGD Ekspedisi Patriot menegaskan, langkah-langkah cepat—penguatan BUMDes, skema offtake, perbaikan infrastruktur, dan program teknis—dapat mengubah potensi menjadi kesejahteraan yang dirasakan oleh petani," tutupnya.***

Sumber: Tim Ekspedisi Patriot IPB

Editor   : Asep Bck