Pemerintah

Rabu, 02 September 2026

BOGOR I POTRETBOGOR— Gedung DPRD Kabupaten Bogor digeruduk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor pada Senin (31/8/2026). Aksi sweeping dilakukan sebagai bentuk protes atas merosotnya fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif yang dinilai semakin jauh dari rakyat.

Ironinya, ketika mahasiswa datang membawa aspirasi, hanya ada satu anggota DPRD yang muncul dan sangat mengecewakan. Gedung yang disebut “rumah rakyat” justru kosong dari para wakil rakyat.

“Kami datang untuk bertemu wakil rakyat, membawa aspirasi dan kritik masyarakat. Tapi apa yang kami temukan? Tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui kami. Kalau rakyat datang saja wakilnya tidak ada, sebenarnya mereka hadir untuk siapa?” ujar Ketua HMI Cabang Bogor.

Temuan Mengejutkan: Ruang Rapat Diduga Dipakai Karaoke

Kekecewaan massa memuncak ketika mereka menemukan ruang rapat DPRD dengan fasilitas videotron yang diduga digunakan untuk karaoke. Bagi HMI, temuan ini adalah tamparan keras bagi marwah DPRD sebagai lembaga pembuat kebijakan dan pengawas pemerintah.

“Ruang rapat DPRD seharusnya membahas nasib rakyat, kebijakan publik, dan pengawasan pemerintah. Tapi yang kami temukan justru fasilitas yang diduga dipakai karaoke. Ini menunjukkan betapa jauhnya DPRD dari fungsi representasi,” tegas Rizky, Ketua HMI Cabang Bogor, Rabu (2/9/2026).

Ketua DPRD Sastra Winara Disorot: Tidak Ada di Tempat

Nama Ketua DPRD Kbupaten Bogor, Sastra Winara, menjadi sorotan utama. Ketidakhadirannya saat mahasiswa datang dianggap sebagai bentuk lemahnya tanggung jawab moral lembaga legislatif. HMI menilai gedung DPRD tidak boleh hanya ramai saat agenda politik dan seremonial, lalu kosong ketika rakyat datang menuntut pertanggungjawaban.

“Kami akan terus mengawasi dan terus datang. Ketika rakyat datang, di mana wakil rakyat?” ujar pengurus HMI.

Tiga Tuntutan HMI Cabang Bogor

HMI menyampaikan tiga tuntutan utama:Ruang dialog nyata antara DPRD, mahasiswa, dan masyarakat. Pengawasan serius terhadap kebijakan dan anggaran publik. Pertanggungjawaban mandat yang telah diberikan rakyat kepada DPRD.

Fadhlan Nurfaqih, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bogor, merangkum aksi tersebut dengan kalimat tajam:

“Rakyat datang membawa aspirasi, wakil rakyat tidak ada. Ruang rapat untuk rakyat, malah jadi tempat karaoke.”

Aksi ditutup dengan pernyataan bahwa kursi DPRD boleh kosong, tetapi suara rakyat tidak akan pernah kosong. HMI memastikan akan terus datang selama fungsi representasi belum dijalankan sebagaimana mestinya.(Fad/Pb)