Hukum & Kriminal

Minggu, 08 November 2026

BOGOR I POTRETHUKUM—Dari 20 Agustus hingga 8 November 2026, genap 80 hari. Dalam 80 hari itu, KPK sudah mengamankan uang Rp1,5 miliar, menggeledah 3 kantor, dan memeriksa Bupati hingga Wakil Bupati Bogor sebagai saksi.

Tapi satu hal yang belum juga muncul: nama tersangka. Di titik inilah Ketua Front Rakyat Revolusioner Anti Korupsi (FRRAK), Dul Samson, meledak pada Minggu (8/11/2026):

 "Jenuh kami lihat penanganan dugaan korupsi UP dan PBJ di Pemkab Bogor. Apa harus ada suara adzan dari dalam Gedung KPK baru kasus ini jalan?"," katanya.

Bagi FRRAK, lanjut Dul, kalimat itu bukan sekadar sindiran. Itu adalah akumulasi kekecewaan atas penanganan yang dinilai jalan di tempat.

1. AWALNYA: 20-28 AGUSTUS 2026 - DARI "TIDAK ADA OTT" JADI GELEDAH 3 KANTOR

Kronologi ini yang membuat publik bingung di awal:

20 Agustus 2026: Kabar OTT beredar. KPK meluruskan: tidak ada OTT di Kabupaten Bogor.

21 Agustus 2026: Sehari kemudian, KPK mengakui telah mengamankan barang bukti uang Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di Pemkab Bogor. 

Penyelidikan kemudian naik ke penyidikan dengan sprindik umum soal dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara, yang diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Bappenda.

27 Agustus 2026: KPK menggeledah Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor.

28 Agustus 2026: KPK menggeledah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Sejak saat itu, KPK menegaskan DUA perkara yang ditangani paralel:

1. Dugaan pemotongan Upah Pungut (UP) di Bappenda - insentif pegawai pengelola pajak dan retribusi yang diduga dipotong. Dalam pemberitaan, nilai yang didalami disebut mencapai sekitar Rp17 miliar.

2. Dugaan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)* di Dinas Pendidikan.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat itu menegaskan: "Bahwa selain itu (terkait pemotongan upah pungut,) juga ada pengadaan barang dan jasa."

2. SUARA KPK: "MASIH BERPROGRES, BELUM ADA TERSANGKA"

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berkali-kali menegaskan posisi yang sama dari Agustus hingga Oktober:

"Pemeriksaan kepada yang bersangkutan berkaitan dengan dugaan praktik pemotongan atas insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Pemkab Bogor," kata Budi soal pemeriksaan Bupati, Jumat (30/10). 

Pada 13 Oktober 2026, Budi juga berkata: "Jika ada perkembangan termasuk pemeriksaan saksi, akan kami update."

Dan sampai 8 November 2026, pernyataan terakhir KPK tetap sama: penyidikan masih menggunakan sprindik umum, belum menetapkan tersangka.

Itulah yang membuat FRRAK geram. Bagi Dul Samson, "kerja senyap" sudah berubah menjadi "terlalu senyap".

3. SUARA BUPATI RUDY SUSMANTO: "BUKAN HANYA STAF, BUPATI PUN DIPERIKSA"

Puncak rangkaian pemeriksaan terjadi pada Kamis, 29 Oktober 2026. Bupati Bogor Rudy Susmanto diperiksa sebagai saksi di Polres Bogor, dan bukan di Gedung KPK Jakarta.

KPK memilih Polres Bogor agar lebih efektif, karena pada hari yang sama banyak saksi lain juga diperiksa di wilayah Bogor.

Sehari kemudian, Jumat 30 Oktober 2026 di Cibinong, Rudy akhirnya buka suara:

 "Dari mulai Bapenda, Dinas Pendidikan, dan ada beberapa OPD-OPD lainnya, dan ada beberapa program-program lainnya yang berjalan di Kabupaten Bogor," kata Rudy. 

"Bukan hanya beberapa staf, bukan hanya beberapa pihak, termasuk pimpinan daerah pun dimintai keterangan, termasuk saya sebagai Bupati Bogor pun dimintai keterangan." 

Rudy menegaskan tiga sikap:

1. Dukung KPK dan serahkan substansi ke KPK:

"Kita, Pemerintah Kabupaten Bogor, tentunya mendukung dan memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."

 "Kalau untuk masuk dalam substansi materi saya mohon izin belum bisa menyampaikan secara langsung karena tugas kita adalah dimintai keterangan, maka kita berikan yang sebenar-benarnya soal data apapun agar mempermudah aparat penegak hukum mengambil langkah," jelasnya.

2. Junjung praduga tak bersalah:

"Kita ingin memerangi korupsi bersama-sama agar pemerintahannya sehat, tapi kita masih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi, biar juru bicara KPK secara langsung yang menyampaikan kita serahkan semuanya pada proses hukum yang berjalan." 

3. Pemerintahan tidak boleh berhenti:

"Kita serahkan semuanya pada proses hukum yang berjalan, tapi pembangunan tidak boleh berhenti, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu."

"Kita ingin Bogor jauh lebih maju ke depan, Bogor menjadi sebuah Kabupaten Bogor yang betul-betul sehat. Sehat lahir batin, pemerintahnya juga sehat," ujarnya.

4. SUARA WABUP JARO ADE: "SAYA HADIR SEBAGAI WARGA NEGARA YANG TAAT HUKUM"

Jika Bupati diperiksa di Polres Bogor pada 29 Oktober, Wakil Bupati *Ade Ruhandi alias Jaro Ade* menjalani drama penjadwalan yang lebih panjang.

27 Oktober 2026: Dijadwalkan diperiksa bersama Sekda Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Arif Rahman, staf Bappenda Sesilia Windy Gloriana, dan ajudan Bupati Gilang Windu. Jaro Ade tidak hadir / jadwal dibatalkan, lalu dijadwalkan ulang.

28 Oktober 2026: Jaro Ade menegaskan:

"Kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati dan taat terhadap sebuah proses hukum."

30 Oktober 2026: Akhirnya Jaro Ade memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WIB, jeda salat Jumat, lalu dilanjutkan hingga selesai.

Di depan wartawan, Jaro Ade berkata:

"Sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum saya memenuhi panggilan tersebu," jelasnya.

 "Pada hari Selasa pun, kami sebagai warga negara yang baik sudah siap hadir memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan, namun pihak KPK membatalkan dan menjadwalkan ulang." 

Yang menarik, Jaro Ade memberi klarifikasi penting yang membedakannya dari Bupati:

 "Dalam proses tersebut, saya dimintai keterangan mengenai upah pungut dan posisi saya sebagai wakil bupati Bogor." 

 "Saya tidak dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Menurut dia, pada tahun anggaran 2023, dirinya belum menjabat sebagai Wakil Bupati Bogor dan masih fokus menjalankan kegiatan bisnisnya," jelas JA.

Dan ia menutup dengan ajakan yang kini viral di kalangan ASN:

 "Saya mengajak kepada seluruh ASN untuk bersama-sama melawan bahaya laten korupsi, agar terciptanya birokrasi yang bersih di lingkungan Pemkab Bogor," tutupnya.

5. SUARA FRRAK 8 NOVEMBER: DARI "JANGAN PLIN PLAN" JADI "SUARA ADZAN"

Kritik Dul Samson pada 8 November bukan yang pertama.

Pada 14 Oktober 2026, ia sudah mengingatkan:

"KPK bukan diam, tapi kerja senyap. Namun jangan sampai senyap ini justru dianggap plin plan. Kasus upah pungut harus dituntaskan, jangan dibiarkan menggantung," katanya.

Tapi pada 8 November 2026, bahasanya naik level menjadi satire keras:

 "Jenuh kami lihat penanganan dugaan korupsi UP dan PBJ di Pemkab Bogor. Apa harus ada suara adzan dari dalam Gedung KPK baru kasus ini jalan?"," tegasnya.

Bagi FRRAK, ada tiga pertanyaan yang belum dijawab KPK sampai hari ke-80:

1. Siapa yang memerintahkan pemotongan UP?Apakah ini kebijakan sistemik atau ulah oknum?

2. Ke mana aliran Rp1,5 miliar itu? Siapa penerima akhirnya?

3. Proyek PBJ Disdik mana yang bermasalah? Berapa kerugian negara dari PBJ?

"Kami tidak menuduh Bupati atau Wabup bersalah. Mereka sudah diperiksa sebagai saksi, dan itu harus dihormati. Yang kami tuntut adalah kepastian. Kalau bukti sudah cukup, tetapkan tersangka,"?

" Kalau tidak cukup, jelaskan ke publik kenapa. Jangan gantung kasus ini," tegas Dul Samson dalam pernyataan FRRAK yang disampaikan Minggu (8/11/2026).

PENUTUP: BOGOR MENUNGGU NAMA, BUKAN LAGI JANJI

Hari ini, posisi semua pihak sudah jelas di atas meja:

- KPK: Sudah periksa Bupati, Wabup, Sekda, Inspektur, dan puluhan ASN. Belum ada tersangka.

- Bupati Rudy Susmanto: Kooperatif, serahkan substansi ke KPK, pemerintahan tetap jalan.

- Wabup Jaro Ade: Kooperatif, hanya diperiksa soal UP, bukan PBJ Disdik, ajak ASN lawan korupsi.

- FRRAK: Jenuh. Minta KPK berani umumkan tersangka atau beri kejelasan.

80 hari sudah berlalu. Bagi FRRAK, Bogor tidak lagi butuh pernyataan "masih berprogres". Bogor butuh nama, butuh konstruksi perkara, dan butuh kepastian hukum.

Jika tidak, pertanyaan Dul Samson itu akan terus bergema dari Cibinong sampai ke Gedung Merah Putih Jakarta: haruskah rakyat menunggu sampai terdengar suara adzan dari dalam Gedung KPK, baru keadilan itu benar-benar ditegakkan?

Tim: FRRAK