Pemerintah

Kamis, 18 Juni 2026

BOGOR I POTRETBOGOR– Ketua Forum Timur Raya (FATRA), H. Yudi Sucipta, SE, menyoroti ironi yang terjadi wilayah  Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Saat rakyat masih terengah menghadapi kenaikan harga BBM yang diumumkan tengah malam, laporan LHKPN 2024–2025 justru menunjukkan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Bogor mengalami kenaikan harta kekayaan.

Dari total 55 legislator, 34 anggota DPRD mencatatkan kenaikan harta, 13 mengalami penurunan, dan 8 belum melaporkan data terbaru. Kenaikan paling mencolok terjadi pada Beben Suhendar (Fraksi Gerindra) yang hartanya melonjak dari Rp1,958 miliar menjadi Rp5,514 miliar. 

Sebaliknya, penurunan terbesar dialami Azwar Anas (Fraksi NasDem) yang asetnya merosot dari Rp9,996 miliar menjadi Rp2,429 miliar. Menurut Yudi, fakta ini memperlihatkan jurang ketidakadilan.

 “Rakyat dipaksa menanggung beban kenaikan harga BBM, sementara wakil rakyat justru menikmati kenaikan harta. Ini bukti DPRD semakin jauh dari penderitaan masyarakat,” tegasnya, Kamis (18/6/2026).

Ia menambahkan, kenaikan harga Pertamax hingga Rp16.500 per liter membuat warga semakin tercekik. “Belum kering keringat rakyat, dewan diduga malah sibuk mempertebal kantong. Di mana empati mereka?” kritik Yudi.

FATRA juga menyoroti 5 Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diduga mangkir LHKPN, termasuk Wakil Ketua DPRD Junaedi Samsudin. Hal ini menjadikan Kabupaten Bogor kembali disorot soal integritas wakil rakyatnya.

"Ada Lima anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua Junaedi Samsudin, belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK," kata Yudi.

Padahal, kewajiban ini menjadi syarat transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.Keterlambatan pelaporan bukan sekadar administrasi. Ia mencerminkan lemahnya komitmen DPRD terhadap etika dan kepercayaan publik. 

"Publik berhak bertanya: jika wakil ketua saja abai, bagaimana nasib anggota lain? Ketidakpatuhan ini bukan hanya mencoreng lembaga, tetapi juga menegaskan bahwa jargon “bersih dan transparan” masih sebatas retorika," jelas H.Yudi.

FATRA mendesak DPRD Kabupaten Boor, untuk mengembalikan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.

"Kami ingi wakil rakyat membuka transparansi harta kekayaan agar publik tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Menghentikan dugaan praktik politik elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang," tutupnya.

 *Desakan Evaluasi Internal dan Pengembalian Fungsi Pengawasan* 

Kritik pedas dilontarkan H. Yudi Sucipta, Ketua Forum Timur Raya (Fatra), terhadap anggota DPRD Kabupaten Bogor. Ia menilai para wakil rakyat kerap gagal memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah timur Bogor yang masih tertinggal dalam pembangunan.

Menurut Yudi, banyak kebijakan dewan yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar warga, mulai dari infrastruktur jalan, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan. 

“Kami melihat ada kecenderungan anggota dewan lebih sibuk dengan kepentingan politik dan proyek pribadi, sementara aspirasi rakyat hanya jadi formalitas,” tegasnya.

Fatra menyoroti sejumlah kasus, termasuk lambannya realisasi pembangunan jalan penghubung antar-kecamatan, serta minimnya pengawasan terhadap program bantuan sosial.

“Kalau dewan benar-benar bekerja untuk rakyat, seharusnya masalah klasik seperti jalan rusak dan sekolah ambruk tidak terus berulang setiap tahun,” tambah Yudi.

Ia mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi internal dan mengembalikan fungsi pengawasan secara serius. 

“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Dewan harus sadar, mandat mereka berasal dari suara rakyat, bukan dari kepentingan segelintir elit,” pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bogor belum bisa memberikan keterangannya saat dikonfirmasi melalu selularnya.(red)