Lifestyle

Selasa, 10 November 2026

BOGOR I POTRETBOGOR—Polemik soal legalitas EIGER Nature di kawasan Puncak akhirnya menemukan titik terang. Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya, Beni Sitepu, membeberkan dokumen perizinan yang selama ini luput dari perdebatan publik.

Faktanya, pengembangan destinasi wisata itu ternyata bukan tanpa dasar. EIGER Nature mengantongi dua payung hukum pemanfaatan lahan sekaligus, dengan total luas mencapai 326,89 hektare.

Rinciannya, 73,23 hektare merupakan lahan kerja sama dengan PTPN I Regional 2 (eks PTPN VIII) dan 253,66 hektare lainnya berada di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

"Kami sampaikan ini agar masyarakat tidak salah paham. Persoalan ini harus dilihat secara objektif, berdasarkan dokumen, bukan asumsi," tegas Beni di Bogor, Selasa (10/11/2026).

Dua Dokumen Kunci yang Menguatkan EIGER Nature

Untuk areal PTPN I Regional 2, kerja sama itu tertuang dalam Perjanjian Nomor PRJ/III.6/1430/VI/2022 dan Nomor 157/PKS-ADD/Legal-Eigerindo/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Penggunaan Lahan untuk Pengembangan Wisata Alam dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kebun Gedeh.

Sedangkan untuk kawasan TNGGP, dasarnya adalah Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) Menteri LHK Nomor SK.305/MenLHK/Setjen/KSA.3/4/2019.

Artinya, secara dokumen, pemanfaatan lahan EIGER Nature sudah memiliki pijakan hukum yang jelas.

Tapi, PR Belum Selesai: 3 Titik Ini yang Wajib Diawasi

Beni menegaskan, punya izin bukan berarti bebas dari pengawasan. Ada tiga titik pengembangan yang justru harus dipastikan kesesuaiannya:

1. SB 1 - di areal PTPN I Regional 2

Berisi visitor center dan fasilitas penyambut wisatawan.

2. SB 2 - di kawasan TNGGP

Ini titik paling kompleks. Di sini ada pondasi suspension bridge, plaza, camping ground Jarimun, skyzip, pengerasan jalan, Forest Camp, jaringan listrik, power house, jembatan besi, hingga lobby Forest Camp.

3. CC 1 - di areal PTPN I Regional 2

Menjadi bagian dari pengembangan fasilitas cable car yang paling menyita perhatian publik.

"Dasar perizinan sudah ada. Sekarang yang harus dipastikan, apakah semua bangunan ini sesuai dengan ruang lingkup persetujuan, dokumen lingkungan, dan standar keselamatan?" ujar Beni.

Investasi Jalan, Alam Jangan Jadi Korban

KPP Bogor Raya sendiri tidak anti-investasi. Justru sebaliknya, mereka mendukung pariwisata yang membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi Kabupaten Bogor.

Tapi dengan satu catatan tegas: karena sebagian arealnya masuk Taman Nasional, kelestarian lingkungan tidak boleh ditukar dengan keuntungan.

"Kami tidak ingin ini jadi polemik tanpa dasar. Kalau perusahaan punya izin, sampaikan secara terbuka. Pada saat yang sama, pembangunan harus dipastikan sesuai aturan. Investasi dan kelestarian harus jalan bareng," pungkasnya.

KPP Bogor Raya berharap, EIGER Nature bisa menjadi contoh wisata yang bertanggung jawab: menguntungkan warga, menggerakkan ekonomi daerah, tapi tetap menjaga fungsi ekologis kawasan Puncak.***