Hukum & Kriminal

Minggu, 23 Agustus 2026

BOGOR I POTRETHUKUM— Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor memasuki babak baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

Namun, di tengah meningkatnya status hukum dan penyitaan dana sekitar Rp1,5 miliar, publik justru mempertanyakan satu hal krusial: mengapa belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan?

KPK memastikan bahwa keputusan menaikkan perkara diambil setelah gelar perkara di tingkat pimpinan pada Kamis malam (20/8).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa penyidikan saat ini masih menggunakan sprindik umum, sehingga belum ada penetapan tersangka.

“Dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan, malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan,” ujar Budi dilansir media merah putih, Jakarta, pada Jumat (21/8/2026).

Aliran Dana 1,5 Miliar: Bukti Sudah Ada, Pelaku Belum

KPK mengungkapkan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di lingkungan Dinas Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Bogor.

Dana sekitar Rp1,5 miliar disebut telah diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Namun, penyidik masih mendalami siapa saja pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut.

“Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut,” jelas Budi.

Mengapa Belum Ada Tersangka?

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut sebelum menetapkan pihak yang bertanggung jawab. 

Menurut Budi, penyidik masih mengonfirmasi temuan, memanggil saksi, dan melengkapi alat bukti. Identitas pihak yang diduga terlibat belum dapat disampaikan.

“Tentu nanti dalam tahap penyidikan, penyidik akan mendalami untuk mencari sekaligus melengkapi alat bukti yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan kata lain, meski barang bukti uang sudah jelas, konstruksi peristiwa dan keterlibatan pihak tertentu masih harus dibuktikan secara hukum

Publik Bertanya: Transparansi KPK Dipertaruhkan

Ketiadaan tersangka di tengah penyitaan dana bernilai besar memunculkan pertanyaan publik mengenai kecepatan dan transparansi penanganan perkara ini.

Apalagi sebelumnya sempat beredar kabar dugaan OTT di Kabupaten Bogor, yang kemudian dibantah oleh KPK.

KPK menegaskan bahwa tidak ada OTT, melainkan kegiatan penyelidikan yang kini telah meningkat ke tahap penyidikan.Namun, tanpa tersangka, publik menilai proses ini berpotensi menimbulkan spekulasi: 

Apakah ada hambatan dalam mengidentifikasi pelaku?Apakah ada pihak yang diduga kuat terlibat namun belum cukup bukti?Apakah proses ini membutuhkan waktu lebih panjang karena melibatkan banyak aktor?

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor kini berada di tahap penyidikan, dana Rp1,5 miliar telah diamankan, tetapi tersangka masih belum ditetapkan. KPK menyatakan proses masih berjalan dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Publik kini menunggu langkah konkret KPK untuk memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada penyitaan dana, tetapi juga mengarah pada penetapan pihak yang bertanggung jawab.(red)