Peristiwa

Senin, 12 Januari 2026

ACEH TIMUR I POTRETDAERAH– Upaya pemulihan pascabencana banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Timur pada akhir November 2025 kini memasuki fase krusial. Di Gampong Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, pembangunan hunian sementara (huntara) tengah dikebut. 

"Sebanyak 44 unit huntara ditargetkan selesai hanya dalam waktu satu pekan, sebagai langkah nyata menghadirkan tempat tinggal layak bagi warga terdampak," ucap Kepala PusdatinKK BNPB, Abdul Muhari dalam siaran persnya, Senin 12 Januari 2026.

Diketaui, lebih dari 75 persen wilayah Pante Rambong sebelumnya terendam banjir dengan ketinggian air mencapai tiga meter. Gelombang air bercampur lumpur dan material sampah merusak rumah warga hingga tidak lagi layak huni. 

"Sejak saat itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama BNPB, BPBA, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta berbagai lembaga dan relawan bergerak cepat memberikan penanganan darurat," jelas Abdul.  

Menurutnya, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. BNPB bersama dinas terkait menyalurkan tenda pengungsian, logistik, peralatan pendukung, hingga layanan kesehatan secara berkelanjutan. Kini, memasuki fase transisi menuju pemulihan, fokus diarahkan pada penyediaan hunian yang lebih layak.  

"Huntara dibangun dengan dua pendekatan: in-situ (di lokasi semula) dan relokasi, menyesuaikan kondisi kerusakan wilayah. Fungsinya menggantikan tenda darurat, menjadi tempat tinggal sementara hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun," terangnya.  

Abdul Muhari menambahkan, data Posko Penanganan Darurat Banjir Aceh Timur per 10 Januari mencatat, total 87 unit huntara akan dibangun di Kecamatan Pante Bidari. Dari jumlah itu, 44 unit dialokasikan khusus untuk warga Pante Rambong. 

"Secara keseluruhan, pembangunan huntara di Kabupaten Aceh Timur mencapai 3.409 unit, dengan target pekan ini sebanyak 171 unit tersebar di lima kecamatan, diantaranya Pante Bidari: 44 unit, Julok: 10 unit, Peureulak Barat: 30 unit, Simpang Ulim: 63 unit dan Idi Rayeuk: 24 unit," ujarnya.

BNPB menegaskan seluruh proses pembangunan huntara dilakukan sesuai standar teknis, memperhatikan aspek keamanan, kelayakan huni, serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak. "Langkah ini menjadi bagian dari pemulihan berkelanjutan pascabencana," tutupnya.  

Sumber: PusdatinKK BNPB

Editor: Bck