Politik

Senin, 11 November 2024

BOGOR - POTRET BOGOR, Dugaan temuan pelanggaran di depan mata, alat peraga kampanye (APK) calon kepala daerah bertebaran terpampang di pepohonan hingga lingkungan sekolah. Pengawas Pilkada pun didesak mundur, pasalnya APK tersebut pun masih bertengger di posisinya, hingga berita ini dimuat.

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) diminta melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara lebih aktif. Masyarakat pun di imbau untuk turut andil dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

"Saya berterima kasih karna sudah memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran pemasangan APK," ungkap Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Tingkat Kecamatan Babakan Madang, Ramdan, dihubungi melalui seluler pada Sabtu (09/11/2024). 

Menurutnya, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran dengan cara datang ke kantor Bawaslu Kecamatan Babakan Madang yang berlokasi di Jalan Raya Kadumanggu Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ramdan merespon cepat informasi dugaan pelanggaran pemasangan APK yang terpampang di lingkungan sekolah dan pepohonan. Meskipun, Ramdan mengaku belum menerima hasil pengawasan dari PKD  terkait adanya informasi dugaan pelanggaran pemasangan APK di lingkungan sekolah yang berada di wilayah Desa Citaringgul, Desa Babakan Madang, dan Desa Sumurbatu.

"PKD sudah menyampaikan hasil pengawasan adanya pemasangan APK terpasang di pepohonan. Saya belum mendapatkan hasil pengawasan dari PKD adanya APK terpasang di lingkungan sekolah. Tapi, yang di Citaringgul sudah kita tindak lanjuti melalui pemberitahuan lisan kepada Tim Suksesnya, kemarin," ucap Ramdan.

Ia mengatakan, PKD dari Desa lainnya belum menyampaikan hasil pengawasan adanya dugaan pelanggaran pemasangan APK di lingkungan sekolah. "PKD tentunya melaksanakan tupoksi, dan pengawasan terus dilakukan yang hasilnya harus disampaikan kepada Bawaslu Kecamatan. Untuk kemudian ditindak lanjuti secara prosedur," tegasnya. 

Ketua DPC Pemantau Kinerja Aparatur Negara, (LSM PENJARA) Romi Sikumbang mengkritisi kinerja pengawas Pilkada 2024 terkait banyaknya temuan dugaan pelanggaran. Namun, peluit Bawaslu masih terasa senyap, terutama dalam fungsi penegakan hukum. 

"Bawaslu sepertinya lebih fokus pada fungsi pencegahan dan sosialisasi. Namun, pada saat mereka harus bekerja menegakkan hukum pemilu, ada kecenderungan Bawaslu seolah membuat eufemisme atau justru memperhalus penegakan hukum pemilu," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (09/11/2024).

Menurutnya, Bawaslu diduga selalu berdalih, terkendala penanganan perkara adalah keterbatasan waktu penanganan, yaitu 7-14 hari dan keterbatasan sumber daya manusia. Padahal, untuk menetapkan indikasi itu pelanggaran pemilu, Bawaslu butuh bukti-bukti pendukung.

"Tapi, ketika bukti dihadirkan malah di hambat oleh panjangnya proses, Kendala ini kerap menghambat upaya penegakan hukum. pemilu. Ini juga adalah bukti jelas  buruknya kinerja bawaslu kabupaten bogor, dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi dilapangan, belum lagi temuan masyarakat soal penggunaaan uang, pemasangan spanduk di tempat umum yang jelas-jelas melanggar tetapi minim tindakan," imbuhnya.

Untuk diketahui, dikutip dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No,mor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang diundangkan pada 20 September 2024, menyebutkan bahwa tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. (*) ASB