Hukum & Kriminal

Senin, 31 Agustus 2026

BOGOR I POTRETHUKUM— Aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor di Kantor Bupati Kabupaten Bogor pada Senin (31/8/2026) berlangsung tegang. 

Massa menuntut pengusutan dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebuah isu yang selama ini disebut-sebut sebagai bagian dari problem tata kelola yang tidak kunjung dibenahi.

Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu dihadiri puluhan kader HMI. Mereka membawa poster, spanduk, dan seruan agar aparat penegak hukum segera membuka penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan oknum di internal Pemkab Bogor.

Ketua Umum HMI Cabang Bogor, Fadhlan Nurfaqih, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk desakan publik agar penanganan kasus tidak berhenti pada level wacana. 

“Kami hadir untuk memastikan dugaan korupsi ini tidak ditutup-tutupi. Publik berhak tahu dan aparat wajib bertindak,” tegasnya.

Ketegangan di Lapangan: Saling Dorong & Tuduhan Perkataan Tidak Pantas

Situasi sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara massa HMI dan aparat keamanan yang berjaga. Beberapa peserta aksi menyebut adanya perkataan tidak pantas yang dilontarkan oleh oknum aparat saat mencoba menghalau barisan demonstran.

Peristiwa ini memicu reaksi keras dari massa, yang menilai tindakan tersebut mencederai prinsip pengamanan aksi yang seharusnya dilakukan secara humanis. HMI menegaskan bahwa tindakan intimidatif, baik verbal maupun fisik, tidak boleh terjadi dalam ruang demokrasi.

Tuntutan HMI: Transparansi, Penegakan Hukum, dan Akuntabilitas Publik

Dalam orasinya, HMI menyampaikan sejumlah tuntutan utama: Usut Dugaan Korupsi, Mendesak aparat penegak hukum membuka penyelidikan menyeluruh atas dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang.

Transparansi Pemkab Bogor 

Menuntut Pemkab Bogor membuka informasi penggunaan anggaran secara jelas kepada publik. Akuntabilitas Aparat 

Meminta evaluasi terhadap oknum aparat yang diduga mengeluarkan perkataan tidak pantas saat pengamanan aksi.

Pengawasan Publik 

Mendorong DPRD dan lembaga pengawas untuk tidak pasif dalam mengawal dugaan penyimpangan anggaran.

Dugaan Korupsi yang Lama Mengendap

Isu dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang di Kabupaten Bogor telah menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir. 

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai bahwa penanganan kasus berjalan lambat dan minim transparansi. HMI menilai bahwa ketidakjelasan ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Aksi berakhir pada sore hari dengan pengawalan ketat aparat. HMI menegaskan bahwa mereka akan kembali turun ke jalan jika tidak ada perkembangan signifikan dari pihak terkait.(red)