Peristiwa

Minggu, 08 November 2026

BOGOR  I POTRETBOGOR- Tidak sedikit praktisi dan aktivis lingkungan yang mengaku kecewa terhadap peresmian proyek ekowisata di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) yang dilindungi negara melalui Undang-Undang Konservasi dan hasil Konferensi Rio de Janeiro.

Ironisnya, sejumlah eksekutif organisasi konservasi di Bogor yang biasanya lantang mengkritik pengelolaan TNGP, kali ini justru terkesan malu-malu dan sangat segan berkomentar. Diduga karena kedekatannya dengan owner Eiger Nature, Toni Lukito.

Bahkan, beberapa narasumber eksekutif WALHI Jawa Barat dan Nasional pun bungkam enggan berkomentar. Hal ini menuai pertanyaan besar: Ada apa ini, ini ada apa?

"Wawancara ke yang lain saja, atau ke Wahyudin Iwang. Soalnya kalau saya yang komentar nanti saya jadi nggak enak dengan Pak Toni Lukito," ucap salah seorang aktivis yang juga Dewan WALHI Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).

Sikap bungkam itu menjadi sorotan tajam Masyarakat Adat Puncak (MAP). 

MAP menyikapi pemberitaan Jurnal Bogor edisi 28 Oktober 2026 berjudul _Menteri Pariwisata Resmikan Eiger Nature di Megamendung pada 27 Oktober 2026, serta pemberitaan detikcom edisi 9 Oktober 2026 berjudul "WALHI Jabar Apresiasi Komitmen Pelestarian Lingkungan EIGER Nature".

MAP mengkritik sikap sejumlah eksekutif organisasi lingkungan hidup maupun NGO di Jawa Barat dan nasional yang enggan bersuara lantang lagi setelah Eiger Nature diresmikan. MAP juga menyoroti sikap Menteri Pariwisata yang dinilai tergesa-gesa.

"Semestinya mereka menjunjung kearifan lokal terlebih dahulu, minta pendapat kepada Masyarakat Adat Puncak," tegas Ketua MAP, Edison, S.H.

Edison mengatakan, isi pemberitaan tersebut tertulis, secara prosedural Eiger Nature telah menunjukkan upaya pemenuhan persyaratan administrasi lingkungan dan menerapkan prinsip partisipasi yang didukung Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH).

"Namun perlu diketahui, bahwa penilaian organisasi pengawas lingkungan, serta pakar dan akademisi tersebut merupakan hasil pengamatan lapangan pada tahap awal, bukan penetapan bebas pelanggaran oleh instansi berwenang," kata Edison melalui keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, untuk mendapatkan kepastian hukum penuh, masih diperlukan pemeriksaan mendalam oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pariwisata terkait kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan izin yang telah diberikan.

Edison menjelaskan, poin-poin yang sesuai dengan ketentuan UU-PPLH berdasarkan isi pemberitaan soft launching dan pernyataan Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat disebutkan Eiger Nature telah memenuhi beberapa kewajiban hukum lingkungan. "Seperti itu menurut isi pemberitaan tersebut," jelasnya.

Disebutkan pula, pemenuhan perizinan lingkungan yaitu memiliki persetujuan lingkungan, tata ruang, izin bangunan sejak pengembangan dimulai tahun 2018 (sesuai Pasal 22-26 UU-PPLH tentang Amdal dan izin lingkungan sebagai prasyarat kegiatan usaha).

Untuk prinsip partisipasi dan keterbukaan yaitu menerima kunjungan investigasi, menerima kritik dan masukan dari organisasi pengawas lingkungan, serta melibatkan pakar dan akademisi. Hal ini selaras dengan Pasal 70 UU-PPLH yang memberi hak peran pengawasan sosial bagi masyarakat dan lembaga lingkungan hidup.

Pendekatan pemantauan berkelanjutan juga perlu dilakukan oleh organisasi pengawas lingkungan, serta melibatkan pakar dan akademisi untuk melakukan verifikasi tindak lanjut masukan sebelumnya, sesuai kewajiban pemrakarsa untuk memantau pengelolaan lingkungan selama berjalannya proyek.

"Namun dari sisi hukum, berita tersebut hanya menyatakan dokumen yang sudah ada, tapi tidak menjelaskan apakah pelaksanaan di lapangan sepenuhnya sesuai isi dokumen Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan," kritik MAP kepada organisasi pengawas lingkungan, serta pakar dan akademisi yang terlibat. (Li/B)