NASIONAL PENDIDIKAN 

Anggota MPR Ini Tegaskan Rencana Sekolah Tatap Muka Asalkan Orang tua Setuju

POTRETBOGOR.COM | Jakarta – Anggota MPR Fraksi PKB Syaiful Huda menyebut kebijakan pembukaan sekolah tatap muka sudah dilakukan sejak Januari 2021. Hal itu dilakukan untuk menanggapi persiapan dibukanya sekolah tatap muka di era new normal.

Menurutnya aturan dibukanya sekolah atau pembelajaran tatap muka sudah tercantum dalam SKB 4 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan).

“Sekolah boleh dibuka awal tahun 2021 melalui SKB 4 Menteri,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Persiapan Dibukanya Sekolah Tatap Muka di Era New Normal’ di Media Centre, Komplek Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta hari ini.

Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang bersikap hati-hati dalam pembukaan sekolah. Pembelajaran tatap muka menurutnya menjadi wewenang pemerintah daerah dan orang tua.

“Kalau orang tua tak setuju, maka pembukaan sekolah secara tatap muka ya tidak boleh diselenggarakan”, tuturnya.

Dengan demikian maka pembelajaran jarak jauh tetap dilakukan. Syaiful berharap bulan Juli nanti menjadi momentum bagi anak-anak untuk kembali ke sekolah. Namun, untuk mengembalikan pendidikan secara tatap muka, ia menyarankan agar semua guru dengan total sebanyak 5 juta orang harus divaksin.

“Selain itu perlu penegakan protokol kesehatan (prokes) di sekolah,” paparnya.

Ia berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas pendidikan di daerah untuk mempersiapkan pembukaan sekolah dengan sebelumnya melakukan simulasi. Ia juga menyebut Komisi X DPR dalam posisi mendukung dibukanya pembelajaran dengan metode tatap muka.

Sebab diakuinya selama masa pandemi COVID-19, anak-anak sudah kehilangan tahapan proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan disebut hanya efektif tak lebih dari 30 persen.

Rendahnya capaian tersebut selain karena tantangan masalah teknologi informasi dan kebutuhan pulsa, juga dikarenakan orang tua di rumah tidak bisa menggantikan peran guru. Tak hanya itu, pendapatan orang tua yang menurun karena tak bisa bekerja membuat anak-anak ikut mencari kerja.

“Banyak anak menjadi pekerja serabutan untuk membantu orang tua,” ungkapnya.

Ia mengatakan apabila masalah pendidikan tidak tertangani di masa pandemi dan anak-anak sudah keenakan bekerja, hal demikian akan mempertinggi jumlah anak putus sekolah. Lebih lanjut, tak sekolahnya anak-anak membuat mereka terjebak pada perbuatan kriminal, tawuran, atau masalah sosial lainnya.

“Mereka sudah tidak merasa anak sekolah lagi. Ini perlu mendapat penanganan khusus,” tambahnya.

Menurutnya, perlu dilakukan sentuhan psikologi pada anak-anak bila mereka nanti kembali ke sekolah. Peran orang tua dalam pembukaan kembali sekolah menurutnya juga sangat penting.

“Orang tua harus memastikan keamanan (kesehatan) anak saat menuju ke dan pulang dari sekolah. Ini merupakan bagian dari protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia menegaskan dalam dunia pendidikan di masa era pandemi COVID-19 ini, hukum tertinggi adalah keamanan dan kesehatan harus diutamakan bagi siswa. “Hal ini tak boleh ditawar-tawar,” ujarnya.

Sementara itu, anggota MPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyebut saat ini kita telah mengevaluasi penanganan COVID-19 yang telah berlangsung selama satu tahun.

“Kita mencari berbagai solusi. Semua sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya jangan dikonfrontir. Tapi harus disinergikan,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan rencana pembelajaran secara tatap muka perlu banyak dikaji. Hal yang paling penting menurutnya, kesehatan adalah yang dijadikan prioritas. “Seperti di antara kita vaksinasi tahap pertama ada yang belum selesai,” ungkapnya.

Kurniasih menyadari pandemi menyebabkan hilangnya satu tahap pendidikan secara langsung. Kualitas pembelajaran jarak jauh yang diterapkan selama pandemi tidak sebaik dengan pembelajaran di sekolah.

Lebih lanjut ia mengaku bersyukur ada penurunan penularan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), meskipun hal itu masih perlu tetap dikaji.

Ia juga mengingatkan apabila para guru sudah divaksin, lalu bagaimana dengan para siswanya. Sebab siswa berasal dari berbagai klaster dan keluarga yang berbeda sehingga hal yang demikian menurutnya harus dikaji lebih mendalam.

“Saya berharap ada koordinasi antara Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan,” ujarnya.(*)

Sumber : Detiknews

Related posts