BOGOR RAYA PENDIDIKAN 

Wali Murid Protes Soal Adanya Biaya Seragam di SMP Negeri 01 Babakan Madang

POTRETBOGOR.COM | BABAKAN MADANG-Adanya dugaan pungutan biaya yang dilakukan pihak SMP Negeri 1 Babakan Madang, kabupaten Bogor, di protes sejumlah wali murid. Pasalnya, hal ini dirasa hanya membebani terlebih disaat pandemi Covid-19.

Informasi yang dihimpun, bahwa ternyata masih ada saja pihak sekolah yang memanfaat ini dengan berbagai dalih melakukan pungutan-pungutan diluar biaya tersebut dengan alasan yang sengaja diciptakan pihak sekolah di SMP N 01 Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya bahwa dimasa PPDB tahun 2020 beberapa bulan yang lalu, wali murid diarahkan dan ditawarkan pihak sekolah untuk membeli seragam ciri khas sekolah yaitu berupa baju batik, baju olah raga, baju muslim Rompi, tas dn Bett dibaju senilai Rp 850.000,-.

” Adanya tawaran dan arahan dari pihak sekolah, mau tidak mau kami harus membeli. Padahal jujur saya sangat keberatan dan beban, apa lagi saat ini Situasi Pandemi Covid-19 Dimana penghasilan kami sangat menurun karena dampaknya pasti semua mersakan. Jangankan buat beli seragam, buat makan aja susah,” katanya kepada wartawan.

Kepala sekolah SMPN 01 Babakan Madang, Tri Pangestuti S.Pd
Menjelaskan bahwa hal itu benar adanya menawarkan dan mengarahkan para wali murid untuk membeli seragam dengan nilai tersebut diatas dibagi beberapa Item yang didapat para siswa/siswi.

“Tapi sampe saat ini belum semua wali murid atau orang tua membayar, bahkan masih banyak yang menunggak dan belum bayar,” kilahnya.

Dijelaskan Tri, bahwa pihaknya melakukan hl ini tentunya dengan berbagai pertimbangan demi terciptanya sekolah yang mempunyai Ciri khas dari sisi seragam sekolah.

“hal ini kami lakukan tanpa melibatkan komite, karna saya dan para guru sudah merasa mampu mengelola,” paparnya.

Menanaggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, Muhibi Ridwan mengecam keras apa yang dilakukan oknum kepala sekolah tersebut. Karena, dalam bentuk apapun keterkaitan untuk pembiayaan sekolah pungutan tentunya tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan.

“Dalam kondisi saat ini, walaupun peruntukanya untuk siswa dalam bentuk seragam, tentunya sekolah harus bisa melihat kondisi saat ini masa pandemi Covid-19,” jelasnya.

Muhibi menjekaskan, seharusnya dihentikan dulu uang yang sudah masuk ke sekolah, karena sistem kegiatan belajar mengajarnya pun belum tatap muka. Tentunya kepala sekolah yang melakukan pungutan yang manfaatnya kurang maksimal, harusnya tidak dilakukan.

“Saya tidak akan mentolerir pungutan di sekolah dan hal ini akan dilaporkan ke Ketua Komisi IV untuk ditindaklanjuti,” tandasnya. (CEK/SJE)

Related posts