BOGOR RAYA NASIONAL 

KPK Periksa Enam Saksi Pejabat Pemkab Bogor Terkait Dugaan Kasus Korupsi RY

Potretbogor.com | Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melakukan pemeriksaan enam orang saksi untuk tersangka Rachmat Yasin (RY) Yang bersangkutan merupakan mantan Bupati Bogor, Jawa Barat (Jabar) periode masa jabatan 2008 hingga 2014.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, keenam  saksi itu akan diperiksa terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemotongan uang dan penerimaan suap atau gratifikasi tersangka RY.

“Penyidik KPK dijadwalkan melakukan pemeriksaan 6 orang dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin),” kata Ali Fikri, Senin (12/10/2020). 

Ali menjelaskan enam orang saksi tersebut adalah Estantoni Kasno Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bogor, Sonny Dirgantara Kasubag Keuangan Pemkab Bogor, dan Syarif Hidayat Kasubag Keuangan BPBD Kabupaten Bogor.

Kemudian saksi HMN Lesmana wiraswasta (pengelola pesantren), Burhanuddin PNS/ASN Sekretaris Dearah Pemkab Bogor (mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Pemkab Bogor 2009 hingga 2014) dan Muhammad Suhendra swasta.

Penyidik KPK sebelumnya diberitakan telah mengumumkan penetapan RY sebagai tersangka baru sejak 25 Juni 2019. Padahal yang bersangkutan baru saja dinyatakan bebas setelah sempat menjalani hukuman pidana penjara kasus korupsi lainnya.

KPK menduga RY yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Bogor telah meminta, menerima atau memotong uang pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebesar Rp 8.93 miliar. 

KPk meyakini, uang tersebut diduga digunakan sebagai biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 hingga 2014.

KPK menduga Rachmat saat itu telah menerima gratifikasi yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Kecamatana Jonggol, Kabupaten Bogor. Selain itu, RY juga menerima gratifikasi berupa sebuah mobil Toyota Alphard Vellfire senilai Rp825 juta. 

Menurut KPK, dugaan penerimaan gratifiaksi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan RY sebagai Bupati Bogor. Perbuatan Rachmat itu juga berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Rachmat juga tidak melaporkan penerimaan gratifikasi  kepada KPK selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja satu bulan.

Tersangka Rachmat disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (*)

Sumber : Hallobogor

Related posts