NASIONAL PENDIDIKAN 

Asesmen Nasional Pengganti UN, Nadiem : Penanda Perubahan Paradigma Evaluasi Pendidikan

Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Dok Humas Setkab) Potrebogor.com | Jakarta — Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para peserta didik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan Asesmen Nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dalam pernyataan yang diunggah pada akun twitter resmi Kemdikbud @kemdikbud.ri. Ditegaskan…

Read More
BOGOR RAYA PENDIDIKAN 

Dugaan Pungli di SMAN 1 Sukaraja, Begini Tanggapan Komisi IV

POTRETBOGOR.COM | BABAKANMADANG-Menanggapi keluhan orang tua siswa yang merasa terbebani dengan pungutan senilai Rp.2,5 Juta ditengah kondisi pandemi Covid-19, Anggota Komisi IV Fraksi PKS Teguh Widodo mengaku prihatin. Diketahui, pihaknya sudah melaporkan hal ini kepada Kepala Dinas Pendididikan Kabupaten Bogor, untuk diberikan teguran. Meski sebaiknya yang menangani Kantor Cabang Dinas (KCD) di bawah Provinsi, karena SMA dan SMK di bawah Provinsi. “Tapi secara umum, kepedulian terhadap dunia pendidikan harus di kawal oleh semua pihak,” kata Teguh Widodo, kepada bogorupdate.com, Rabu (7/10/2020). Teguh menambahkan, untuk sekolah negeri, alasan pungutan untuk pembangunan…

Read More
BOGOR RAYA PENDIDIKAN 

Wali Murid Resah, SMAN 1 Sukaraja Di Pungut Rp.2,5 Juta Setiap Siswa

POTRETBOGOR.COM | Beredarnya kabar adanya keluhan dari para orang tua siswa tentang dugaan pungutan liar (pungli) di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pihak SMA N 1 Sukaraja Kabupaten Bogor, diakui pihak sekolah benar adanya. Humas SMAN 1 Sukaraja, Syarifudin mengatakan jika pungutan biaya siswa kelas 10 benar adanya. Pihanya berdalih, biaya tersebut untuk keperluan pembangunan sekolah. “Ya pak memang ada setelah dirapatkan bersama komita dengan orang tua siswa kemarin. Tapi, biaya Rp. 2,5 juta/ siswa ini kan tidak hanya untuk gaji guru honor yang disangkakan orang tua murid, biaya…

Read More
BOGOR RAYA PENDIDIKAN 

Wali Murid Protes Soal Adanya Biaya Seragam di SMP Negeri 01 Babakan Madang

POTRETBOGOR.COM | BABAKAN MADANG-Adanya dugaan pungutan biaya yang dilakukan pihak SMP Negeri 1 Babakan Madang, kabupaten Bogor, di protes sejumlah wali murid. Pasalnya, hal ini dirasa hanya membebani terlebih disaat pandemi Covid-19. Informasi yang dihimpun, bahwa ternyata masih ada saja pihak sekolah yang memanfaat ini dengan berbagai dalih melakukan pungutan-pungutan diluar biaya tersebut dengan alasan yang sengaja diciptakan pihak sekolah di SMP N 01 Babakan Madang Kabupaten Bogor. Berdasarkan Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya bahwa dimasa PPDB tahun 2020 beberapa bulan yang lalu, wali murid diarahkan dan ditawarkan pihak…

Read More

Belajar Daring, Mendikbud Perbolehkan Siswa Minta Pulsa Kuota ke Sekolah

Mendikbud Nadiem Makarim memperbolehkan dana BOS dipakai untuk membeli pulsa kuota internet bagi guru dan murid POTRETBOGOR.COM | Bogor –  Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik. Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah. Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru. Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah…

Read More

Pemprov Jabar Segera Buka Pelaksanaan KBM Tatap Muka, Asal statusnya zona hijau

POTRETBOGOR.COM | SUKABUMI — Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memberlakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah. Dengan syarat sekolah tersebut berada di kecamatan yang statusnya zona hijau. “Pemerintah kota dan kabupaten bisa membuka kembali KBM tatap muka, tetapi sekolah tersebut harus berada di kecamatan yang statusnya zona hijau atau dengan kata lain tidak bisa langsung serentak,” kata Gubernu Jabar Ridwan Kamil di Sukabumi, Sabtu (25/7). Menurut dia, pemberlakuan KBM tatap muka pun harus secara bertahap mulai dari tingkat SMA sederajat. Jika hasil evaluasi bagus maka dilanjutkan ke tingkat…

Read More